Bandarlampung (LW): Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menegaskan perlunya langkah inovatif Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dalam membangun serta merawat infrastruktur jalan. Ia menilai, perusahaan yang beroperasi di Lampung wajib ikut berkontribusi menjaga akses jalan yang mereka gunakan.
“Kita dorong Dinas BMBK bisa mengatur perusahaan untuk ikut membangun dan memelihara infrastruktur jalan. Itu seharusnya di luar program CSR. Kalau jalan rusak, yang dirugikan juga mereka sendiri,” ujar Mukhlis, Selasa (30/9).
Mukhlis mendukung kebijakan Gubernur Lampung yang menargetkan jalan fungsional untuk masyarakat, namun menekankan perlunya pola sharing dengan swasta. “Kalau ruas jalan dibangun, otomatis manfaatnya untuk perusahaan dan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Pada 2026, Pemprov Lampung menargetkan pembangunan jalan senilai Rp1,6 triliun. Mukhlis optimistis target itu bisa mengangkat kualitas jalan provinsi hingga 85 persen dalam kondisi baik, meski mengingatkan adanya potensi penurunan transfer anggaran dari pusat.
“Kalau benar terealisasi, ini lompatan besar bagi infrastruktur Lampung. Tapi kita belum tahu pasti, karena transfer daerah tahun depan turun,” jelas Ketua Gerindra Tanggamus itu.
Ia menekankan, jalan yang baik bukan hanya mendukung mobilitas masyarakat, tapi juga membuka peluang investasi, terutama di sektor pariwisata. “Kalau akses jalan bagus, peluang hadirnya hotel dan usaha lain pasti lebih besar,” pungkasnya. (LW)
