Bandarlampung (LW): Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap dapur pengolahannya. Langkah ini, kata Giri, menjadi penting menyusul adanya kasus keracunan siswa penerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Soal keracunan MBG ini harus kami sikapi serius. Saya mengimbau teman-teman DPR, baik di kota, kabupaten, maupun provinsi, untuk turun langsung meninjau dapur pengolahan makanan. Harus dipastikan higienitas dan kepatuhan standar benar-benar terpenuhi,” tegas Giri usai rapat di Gedung Komisi DPRD Lampung, Selasa (30/9/2025).
Menurut Giri, ada standar yang wajib dipenuhi setiap dapur MBG, mulai dari kelayakan pangan, proses memasak, hingga pengelolaan alat dan kebersihan. Ia menekankan pentingnya tenaga masak dan pengelola dapur memiliki sertifikasi.
“Dengan standar itu, kita bisa menghindari risiko kontaminasi makanan yang berbahaya bagi kesehatan siswa,” ujarnya.
Lebih jauh, Giri menekankan peran legislatif sebagai pengawas sekaligus pemberi masukan. “Kami meminta DPR di semua tingkatan untuk aktif memantau langsung dapur-dapur. Jangan sampai operasional berjalan asal-asalan,” katanya.
Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait regulasi dan petunjuk teknis MBG. Menurutnya, juknis sudah cukup detail, hanya saja masih butuh pembenahan dalam implementasi, salah satunya soal kehadiran ahli gizi di setiap dapur.
“Program ini sebenarnya sangat baik, jangan sampai karena kesalahan teknis di lapangan justru menimbulkan masalah. Kami tidak sepakat jika diganti dengan uang tunai. Tujuan MBG bukan hanya distribusi makanan sehat, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah,” tandasnya. (LW)
