Bandarlampung (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Budiman AS, kembali ke kampung halamannya di SMP Muhammadiyah Bumi Waras—sekolah tempat ia menimba ilmu puluhan tahun lalu—untuk menyerap aspirasi masyarakat setempat dalam agenda reses, Selasa (18/11). Kunjungan itu berlangsung hangat dan penuh dialog. Budiman menegaskan bahwa reses bukan sekadar kewajiban legislasi, melainkan ruang silaturahmi yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung tanpa harus melalui banyak pintu.
Di hadapan warga dan para guru, Budiman menyampaikan rekam jejak pengabdiannya sebagai wakil rakyat selama empat periode. Ia menjelaskan pernah dua periode duduk di DPRD Kota Bandar Lampung, kemudian memimpin lembaga itu sebagai Ketua DPRD selama satu periode. Kini, ia memasuki periode keduanya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Pengalaman panjang itulah yang menjadi dasar komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia juga mengingatkan sejumlah program bersejarah yang pernah dirumuskan bersama pemerintah kota saat menjabat Ketua DPRD, seperti pembangunan flyover yang saat ini menjadi salah satu solusi utama pengurai kemacetan di Kota Bandar Lampung.
Dalam dialog itu, Budiman menegaskan bahwa DPRD tidak boleh berjarak dari masyarakat yang diwakilinya. Menurutnya, tugas seorang anggota dewan adalah memastikan keluhan dan aspirasi warga tersampaikan dan ditindaklanjuti. “DPRD ini pesuruh rakyat. Apa yang ingin disampaikan, akan kami teruskan dan kami perjuangkan,” ujarnya di hadapan peserta reses.
Namun perhatian terbesar Budiman tertuju pada kondisi SMP Muhammadiyah, sekolah tempat ia menempuh pendidikan pada 1975 silam. Ia mengaku sedih melihat kenyataan bahwa jumlah murid terus menurun dan kondisi bangunan kian memprihatinkan. Menurutnya, ia bahkan mendapat informasi bahwa sekolah tersebut terancam ditutup karena jumlah siswa terlalu sedikit. “Saya sempat menanyakan kepada Disdik tentang bagaimana peningkatan murid di Muhammadiyah. Bahkan info terakhir yang saya dapat, SMP Muhammadiyah mau dibubarkan. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Kondisi fisik sekolah juga dikeluhkan warga, salah satunya Sanusi, yang menyebut bangunan sudah banyak mengalami kerusakan. Atap bocor, tiang dan dinding lapuk, karpet kelas sudah usang, serta munculnya tikus akibat konstruksi yang tak pernah mendapat perbaikan besar selama bertahun-tahun. Mendengar keluhan itu, Budiman langsung menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan renovasi total. Ia berharap pemerintah dapat turun meninjau kondisi sekolah dan melakukan perbaikan menyeluruh. “Mudah-mudahan ada peninjauan di sini. Dibongkar habis dan dibuat dua tingkat,” tegasnya.
Reses juga menjadi panggung bagi warga untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS dan fasilitas kesehatan. Budiman menyoroti kasus-kasus masyarakat kecil yang kerap mengalami kesulitan mendapatkan layanan cepat karena alasan kamar penuh. Ia mengungkapkan pernah melakukan inspeksi mendadak di salah satu rumah sakit dan menemukan kelas 3 penuh, sementara kamar di kelas 1 dan kelas 2 justru kosong. Kondisi seperti ini, menurutnya, tidak boleh terjadi karena masyarakat miskin berhak mendapatkan penanganan yang manusiawi. “Saya paling sedih kalau masyarakat miskin butuh penanganan segera tetapi ditolak karena alasan kamar penuh. Kalau kelas 3 penuh, ya titipkan ke kelas 2 dengan pelayanan yang sama,” ungkapnya.
Ia meminta warga tidak ragu menghubunginya langsung jika mengalami hambatan seperti itu. Menurutnya, ia siap membantu mencarikan kamar dan berkoordinasi dengan rumah sakit. “Kalau sakitnya mendesak dan tidak dapat kamar, hubungi saya. Pasien akan saya bantu untuk carikan kamar,” ucapnya.
Selain masalah pendidikan dan kesehatan, persoalan banjir juga menjadi salah satu isu utama yang disuarakan warga. Mereka mengeluhkan perbaikan talut dan pengangkatan sedimen siring yang tak kunjung dilakukan meski setiap tahun diusulkan dalam musrenbang kelurahan. Aulia Wahyudin, salah satu warga yang aktif mengikuti musrenbang, mengatakan bahwa setiap tahun masyarakat membuat skala prioritas, namun sampai sekarang tak satu pun yang terwujud.
Menanggapi keluhan itu, Budiman menyatakan akan mengawal persoalan tersebut secara langsung. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Kota Bandar Lampung untuk mempercepat realisasi usulan yang berkaitan dengan penanganan banjir. “Insyaallah saya turun langsung. Persoalan ini akan saya sampaikan kepada lima anggota DPRD Bandar Lampung. Saya panggil mereka untuk backup persoalan ini. Saya juga malu kalau daerah ini banjir,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, seorang guru dari sekolah Muhammadiyah mempertanyakan persoalan kesejahteraan guru, terutama mereka yang mengajar di sekolah swasta. Menanggapi ini, Budiman menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu fokus perjuangannya. Ia menyadari bahwa guru swasta kerap berada dalam posisi tidak menguntungkan karena gaji rendah dan minim fasilitas, padahal peran mereka tidak kalah penting dengan guru negeri dalam membentuk karakter generasi muda.
Kepada Budiman, para warga berharap apa yang mereka sampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diperjuangkan agar membawa perubahan nyata bagi wilayah Bumi Waras dan kesejahteraan masyarakatnya. Budiman menegaskan komitmennya untuk kembali datang dan memastikan setiap persoalan mendapat tindak lanjut sesuai kewenangan dan jalur koordinasi yang ada. (LW)
