Lampung Tengah (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Lampung Tengah, Ni Ketut Dewi Nadi, kembali turun langsung ke masyarakat melalui agenda reses di Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah (17/11). Legislator Komisi IV DPRD Lampung ini menerima berbagai keluhan yang selama ini membebani aktivitas warga maupun layanan pemerintahan setempat.
Dalam dialog terbuka yang berlangsung hangat, warga menyampaikan kondisi Kantor Kecamatan Kota Gajah yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Bangunan itu disebut belum pernah tersentuh rehabilitasi besar dan kini mengalami kerusakan sekitar 50 persen, sehingga mengganggu kenyamanan pelayanan.
Tak hanya kondisi kantor, warga juga mengeluhkan akses jalan menuju Kantor Kecamatan Kota Gajah yang dianggap tidak representatif sebagai jalur pelayanan publik. Jalan tersebut rusak dan berlubang, sehingga menyulitkan masyarakat yang hendak mengurus berbagai administrasi pemerintahan.
Masalah infrastruktur lain juga bermunculan, salah satunya kondisi Jalan Nambah Rejo – Sapto Mulyo yang disebut semakin memburuk. Jalan ini merupakan akses penting antarwilayah dan mobilitas ekonomi warga, namun hingga kini belum tersentuh perbaikan signifikan.
Keluhan juga datang dari pedagang dan warga sekitar Pasar Pemda Kota Gajah. Mereka menyoroti tidak adanya mobil pengangkut sampah yang beroperasi secara rutin. Akibatnya, kondisi pasar semakin semrawut, penumpukan sampah tak terhindarkan, dan mengganggu kenyamanan aktivitas jual beli. Warga berharap Pemkab segera menurunkan armada pengangkut sampah khusus untuk area pasar tersebut.
Selain itu, masyarakat kembali menegaskan perlunya perbaikan jalan depan Lapangan Kota Gajah dan area Puskesmas, termasuk akses Jalan Punggur – Kota Gajah yang menjadi urat nadi transportasi warga. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut membuat lalu lintas tidak nyaman, rawan kecelakaan, dan memperlambat mobilitas ekonomi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ni Ketut Dewi Nadi menegaskan bahwa semua masukan warga akan ia kawal dalam pembahasan di DPRD maupun koordinasi dengan OPD terkait. Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur, ia berkomitmen memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan akses ekonomi.
“Semua poin aspirasi hari ini saya catat dan akan diteruskan ke dinas terkait. Infrastruktur adalah kunci kegiatan masyarakat, dan saya akan mengawal agar persoalan yang sudah bertahun-tahun ini mendapat perhatian serius,” tegas Dewi Nadi. (LW)
