Bandarlampung (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung Budiman AS bersama Anggota DPRD Kota Bandarlampung Rezki Wirmandi menggelar kampanye tatap muka dengan ratusan warga Jagabaya II, Kecamatan Wayhalim dari pagi hingga sore hari, Jumat (5/1).
Dalam kampanye yang dibagi menjadi empat titik tersebut, Budiman AS dan Rezki yang merupakan caleg nomor urut 1 Partai Demokrat di masing-masing dapil tersebut dikeluhkan berbagai persoalan, mulai dari BPJS, uang komite, hingga gaji guru honorer yang sangat memprihatinkan.
“Hari ini kami, saya dan Eky (sapaan akrab Rezki Wirmandi, red) menggelar silaturahmi sekaligus kampanye tatap muka dengan masyarakat Jagabaya II. Banyak keluhan yang masuk ke kami untuk menjadi perhatian kami sebagai wakil rakyat saat ini maupun ke depannya jika terpilih kembali,” ucap Budiman AS.
Persoalan BPJS misalnya. Banyak warga yang tidak puas dengan fasilitas BPJS yang hanya memiliki kuota tiga hari rawat inap. “Kita tidak tahu berapa hari kita sembuh ketika dirawat. Menurut saya, pembatasan hari rawat inap harusnya dihapuskan,” ucap Budiman AS.
Ketua Komisi I DPRD Lampung ini juga mengaku prihatin dengan gaji guru honorer yang terbilang sangat sedikit dan tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Saya sangat miris karena guru merupakan tugas mulia. Kita bisa seperti ini karena jasa para guru kita terdahulu. Sangat disayangkan jika para guru honorer masih menerima gaji yang sangat sedikit dan saya pastikan tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari,” tegas Budiman AS.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bandarlampung Rezki Wirmandi menilai sistem pendidikan saat ini tidak pro rakyat. Sebagai contoh, kata dia, 10 sampai 15 tahun yang lalu saat masih diberlakukan NEM, masyarakat tidak pusing untuk menentukan sekolah bagi anak-anaknya karena bisa dilihat dari nilai dan tentunya tes ujian masuk.
“Ini yang harus dikaji lagi oleh pemerintah. Kita siap dorong agar sistem pendidikan di Lampung khususnya Bandar Lampung bisa diberlakukan kembali seperti semula,” ucap Rezki yang juga merupakan Caleg Dapil IV Partai Demokrat DPRD Bandarlampung ini.
Sebab, tambah Eky, sistem PPDB jalur afirmasi, prestasi maupun zonasi banyak dikeluhkan konstituennya. Sebab, banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah sesuai keinginannya ataupun berdasarkan kecerdasannya. “Dengan sistem ini tidak ada lagi sekolah favorit, semua sama. Tentunya ini harus dikaji lagi, karena menurut saya, sistem ini tidak tepat sasaran,” ucap Eky.
Untuk itu, dirinya bersama Budiman AS meminta restu dan dukungan dari masyarakat agar terpilih kembali dan menyuarakan keluhan-keluhan tersebut ke pemerintah, baik itu pemerintah kota, provinsi maupun pusat. (LW)
