Lampungway.com – Kasus Penggelembungan APBD oleh DPRD DKI yang terendus Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat julukan dari warga pendukung Ahok, mereka menamai kasus anggaran siluman itu sebagai “Kasus Begal APBD”. Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) yang mendukung ahok, di Bundaran Hotel Indonesia (HI), pada momen Car Free Day, Minggu (1/3/2015), terus memberi semangat untuk mengungkap Anggaran Siluman tersebut. Menurut Mereka, Kasus Begal APBD Lebih mengerikan dari pada Kasus Begal Motor. Pasalnya, Uang Rakyat Disikat Anggota Dewan secara terstruktur. Mereka (DPRD DKI) secara kompak mengakali Triliyunan Rupiah Uang Rakyat untuk kepentingan pribadi.
Mereka mengimbau kepada Ahok untuk terus mengungkap kasus korupsi yang ada di tubuh DPRD DKI. Pasalnya, ada banyak kasus korupsi di dalam DPRD yang belum terungkap selama ini.
“Tumpas begal APBD pajak rakyat Jakarta, warga Jakarta harus bicara dan tidak boleh membiarkan korupsi merajalela di DPRD Jakarta,” papar salah seorang anggota Bara JP, Xiexri, di Bundaran HI, Jakarta Pusat seperti dikutip Okezone.
Mereka mengungkapkan bagaimana DPRD DKI melakukan korupsi dari dana uninterruptible power supply (UPS) atau dana siluman yang tersebar di sejumlah sekolah-sekolah DKI Jakarta. Bisa dibayangkan, salah satu dari puluhan pengadaan barang dari penggelembungan Anggaran itu bisa mencapai Rp5 Milyar, Padahal sebenarnya hanya Rp.99 Juta Rupiah. Setelah ditelusuri, Lokasi PT yang memenangkan proyek pengadaan UPS senilai fantastis itu, ternyata alamatnya fiktif, tidak ada PT seperti yang dimaksud.
“Dana-dana UPS enggak ada berani ungkap, karena yang masuk ke sekolah Rp99 juta, tapi ditulisnya Rp5 M kemudian disodorkan ke APBD, hanya Ahok yang bisa ungkap itu, makanya mereka kocar-kacir,” tambahnya.
Sepenuhnya, Bara JP dan Teman Ahok mendukung Gubernur untuk terus maju melawan korupsi yang ada di DPRD DKI Jakarta.
“Kami mendukung penuh apa yang dilakukan Ahok, lengserkan DPRD DKI Jakarta kalau memang terbukti banyak korupsi di dalamnya,” tambahnya.
Menurutnya, kasus begal motor yang banyak terjadi di wilayah kota penyangga DKI Jakarta tidak lebih menyeramkan dibanding begal APBD DKI Jakarta.
“Ini kan lebih parah dibanding begal di Depok, Ahok harus maju terus melawan korupsi di DPRD DKI Jakarta,” simpulnya.
