Lampungway.com– Banyak yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo (Jokowi) adalah Presiden yang sangat dekan dengan rakyat (merakyat). Namun pada dasarnya banyak sekali masyarakat yang menggerutu karena adanya kebijakan – kebijakan baru yang di implementaskan untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut justru mendapat respon negatif oleh masyarakat yang merasakan.
Kebijakan Jokowi yang memunculkan adanya berbagai macam kartu yakni, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia sehat, dan sekarang mengeluarkan kebijakan untuk membuat Kartu yang digunakan untuk rakyat miskin. Kartu tersebut digunakan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian sebagai jaminan dalam menikmati harga – harga yang mulai naik turun naik. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat adalah, hal tersebut merepotkan dan menimbulkan pertanyaan “Mengapa tidak menggunakan e-KTP saja, kan itu sudah elektronik?”, namun seyogyanya hal tersebut merupakan kebijakan yang tak dapat di pungkiri.
Hal lain yang mengundang amarah masyarakat adalah, ketika harga BBM, LPG, tarif angkutan umum, serta meroketnya harga – harga kebutuhan sehari – hari, Presiden Jokowi Dodo malah mengeluarkan keputusan baru yakni menaikkan anggaran tunjangan baru kendaraan dinas para pejabat.
Jika melihat siklus perekonomian serta lonjakan harga saat ini, keputusan yang diambil oleh Presiden tersebut dinyatakan tidak tepat karena, pada dasarnya masyarakat sudah mengeluh dan menopang beban yang berat dan Jokowi di cap sebagai Presiden yang tidak memperhatikan rakyat bahkan menyengsarakan rakyat.
Dibanding dengan menaikkan tunjangan kendaraan dinas, ada baiknya Presiden lebih dahulu memperhatikan tarif kendaraan umum yang melonjak naik. Tentu saja ini membuat konflik masyarakat dalam mengkritisi kebijakan Jokowi yang belum cukup satu tahun ini.