Bandarlampung (LW): Anggota Komisi II DPR RI Endro S Yahman menyebut pemilu 2024 merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia, sehingga ia memastikan Komisi II DPR RI akan tetap menjalankan hak angket.
Hal tersebut disampaikan Endro menanggapi rencana hak angket yang akan digulirkan melalui DPR RI atas hasil Pemilu 2024 yang dinilai banyak kecurangan. Namun Endro menegaskan hal angket akan tetap dijalankan dengan penuh kehati-hatian.
“Hak angket tetap akan berjalan dengan penuh kehati-hatian serta persiapan yang baik, karena angket ini mengemban amanah rakyat bukan saja hak DPR tetapi juga hak rakyat,” ucap Endro (26/3).
Karena DPR menurutnya adalah perwakilan rakyat, corong atau pengeras suara rakyat sehingga DPR wajib menjalankan hak angket. Pun karena DPR mengemban amanat penderitaan rakyat dalam proses pemilu 2024 ini.
Endro menambahkan, untuk menjalankan hak angket tersebut DPR RI khususnya komisi II akan dibentuk panitia kerja atau panja. Hal tersebut sudah disampaikan dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu segera ditindaklanjuti pada rapat berikutnya.
“Panja adalah hak komisi-komisi yang ada di DPR sedangkan Panja evaluasi Pemilu berada di komisi II dan akan dibentuk setelah komisi II DPR RI berkumpul kembali dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri 1 April 2024 mendatang,” jelasnya.
Endro mengatakan, Pemilu Pilpres dan Pileg 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Ia mengatakan Pemilu seharusnya menjunjung demokrasi bukan merusak dan mengakali demokrasi.
“Demokrasi akhirnya di titik nadir, kerusakan Pemilu lebih banyak terjadi pada proses awal dan tahapan Pemilu, walaupun dalam pelaksanaannya juga terjadi kondisi karena yang merusak perangkat lunak atau softwarenya yaitu manusia,” ucapnya.
Hal itu, kata dia mencakup mental pola pikir dan budaya sehingga dapat disimpulkan jika Pemilu 2024 merugikan masyarakat Indonesia sehingga kata dia perlu adanya evaluasi terhadap penyelenggara pemilu.
“Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan lebih jauh yang mutlak harus dievaluasi baik melalui panja evaluasi Pemilu pengguliran hak angket dan gugatan ke MK sehingga kedepannya pemilu Indonesia bisa lebih baik lagi,” tutupnya.
Diketahui sebelumnya, Endro mengusulkan agar pimpinan DPR setuju untuk membentuk komite kerja guna untuk menyiarkan penyelenggaraan pemilu 2024 secara menyeluruh di segala tingkatan
Hal tersebut disampaikan Endro S Yaman saat rapat kerja Komisi 2 dengan KPU RI Bawaslu hingga Kementerian Dalam Negeri Senin 23 Maret 2024 kemarin. (*)
