Golkar Khianati Demokrat Terkait Interpelasi BBM dan Perppu Pilkada

Lampungway.com – Partai Golkar Khianati Demokrat Terkait Interpelasi BBM dan Perppu Pilkada. Partai Golkar versi Aburizal Bakrie telah menyatakan secara resmi akan menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang mengatur Pilkada langsung. Pernyataan tersebut disampaikan pada Musyawarah Nasional (Munas) di Bali awal pekan ini.
Sikap Golkar ini memancing kemarahan Partai Demokrat. Pasalnya antara Demokrat dengan anggota Koalisi Merah Putih (KMP), yang salah satu anggotanya adalah Golkar, telah menandatangan kesepakatan akan menerima Perppu tersebut saat dibahas di DPR.
Dengan sikap itu, Demokrat menganggap Golkar mengkhianati kesepakatan karena kini mereka telah berubah. Mengapa Golkar begitu?
Dari Informasi yang didapat, ada tarik-menarik, tawar-menawar, dan saling tekan dengan munculnya sikap Golkar tersebut.
Tawar-menawarnya antara manuver anggota KMP yang sedang menggalang hak interpelasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan Perppu Pilkada yang sudah dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjadi presiden.
Sebagaimana diketahui, Demokrat sudah menyatakan sikap tidak mendukung pengajuan interpelasi. Demokrat sendiri memilih mengajukan Hak Bertanya kepada pemerintah terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Terkait sikap itu, anggota KMP marah. Mereka menilai Demokrat tidak sejalan dengan sikap KMP. Padahal KMP telah memasukkan Demokrat dalam koalisi pemilihan alat kelengkapan DPR dan MPR pada Oktober lalu.
Dengan sikap tersebut, anggota KMP lalu menekan Demokrat yaitu mengingkari kesepakatan atas Perppu Pilkada. Sikap itu dimulai dengan Golkar. Golkar sengaja didorong lebih awal karena akan sulit dikendalikan SBY.
“KMP memaksa supaya Demokrat gabung dalam hak interpelasi. Jika menolak maka Perppu Pilkada akan ditolak anggota KMP,” kata seorang pengamat Politik di Jakarta, Sabtu (6/12).
Ia menjelaskan peluang anggota KMP menerima Perppu Pilkada sangat besar. Namun bergantung pada sikap Demokrat terhadap interpelasi BBM. Jika Demokrat mendukung manuver KMP itu, otomatis anggota KMP mendukung Perppu Pilkada.
“Kita lihat saja nanti bagaimana dealnya setelah reses DPR. Ini hanya saling tekan saja dan saling sandra,” ujarnya.
Menurutnya, Demokrat memang tidak mau langsung bergabung dalam hak interpelasi sebelum anggota KMP lainnya bisa mengawal Perppu Pilkada. Demokrat sengaja menggunakan Hak Bertanya untuk menjaga komitmen anggota KMP terhadap Perppu Pilkada